Baru-baru ini, Irlandia memutuskan untuk mengeluarkan pajak perjudian daring dari rencana anggaran Uni Eropa untuk periode 2028 hingga 2034. Langkah ini dilakukan setelah Irlandia diangkat sebagai pemimpin negosiasi anggaran bulan Juli lalu, menyiapkan pijakan awal bagi diskusi alokasi keuangan jangka panjang untuk seluruh blok. Rincian Anggaran yang diajukan mempertimbangkan batas pengeluaran sejumlah €1,62 triliun dengan harga pada 2025, yang kira-kira sama dengan €1,85 triliun dalam nilai terkini. Meski begitu, nilai-nilai ini masih berpotensi berubah sejalan dengan pembahasan antara para anggota Uni Eropa. Di dalam usulan ini, tidak terdapat pajak perjudian daring, sebuah topik yang sebelumnya diajukan oleh partai Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa.
Ide Pajak Perjudian Daring
Pengenalan pajak perjudian di seluruh Uni Eropa diusulkan oleh Victor Negrescu dari Romania, didukung partai Sosialis dan Demokrat. Dukungan terhadap ide ini juga diumumkan oleh Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, pada pertemuan puncak Grup Visegrád di Bratislava beberapa waktu lalu. Pajak sebesar 1% pada pendapatan perjudian yang berlisensi diusulkan, dengan harapan dapat mengumpulkan antara €2 miliar hingga €4 miliar per tahun untuk pendanaan proyek pendidikan, kesehatan mental, program kepemudaan, pencegahan kecanduan, dan perlindungan anak. Meskipun bertujuan mulia, ide ini dihadapkan pada oposisi yang cepat berkembang.
Penolakan dari Berbagai Pihak
Asosiasi Gaming dan Taruhan Eropa adalah pihak awal yang mengkritik usulan ini, diikuti oleh Malta. Pejabat Malta menyatakan bahwa pengenaan pajak pada perjudian harus menjadi wewenang masing-masing negara anggota, bukan diputuskan pada tingkat Uni Eropa. Peniadaan pajak ini disambut baik oleh komunitas balap yang sebelumnya giat melobi agar taruhan pacuan kuda dikecualikan dari pajak perjudian UE di masa depan. Dalam surat pekan lalu, Federasi Balap Kuda Eropa dan Mediterania (EMHF) serta Persatuan Pacuan Kuda Eropa (UET) mengimbau menteri Irlandia Thomas Byrne dan Simon Harris untuk menolak pajak baru yang akan memberatkan pacuan kuda.
Dampak Lebih Lanjut
Kedua organisasi tersebut mengargumentasikan bahwa meningkatnya pajak dapat mendatangkan dampak buruk, seperti mendorong pemain ke operator ilegal, mengurangi dana untuk balap, dan menurunkan pendapatan pajak. Dr Paull Khan, CEO EMHF, menyatakan bahwa pacuan kuda tidak seharusnya diperlakukan sama dengan permainan kasino atau slot online. Sejalan dengan langkah serupa oleh industri balap Inggris, yang memperingatkan bahwa beban pajak ekstra bisa merugikan keuangan olahraga ini. Pada Maret 2026, setelah lobi intensif, pemerintahan Inggris memutuskan untuk mempertahankan tarif pajak sebesar 10%. Setelah diumumkan bahwa rancangan anggaran Irlandia tidak memasukkan pajak perjudian yang diusulkan, kedua kelompok tersebut menyambut baik hasil ini, menurut laporan iGaming Times.
