Pendahuluan
Kelompok pariwisata utama di Korea Selatan baru-baru ini mengungkapkan keberatan terhadap modifikasi yang diusulkan pada regulasi kasino yang diperuntukkan bagi pengunjung asing. Mereka menyoroti bahwa perubahan tersebut dapat menghalangi investasi, mengancam pekerjaan, dan memperburuk posisi kompetitif negara di pasar regional.
Dampak pada Investasi dan Tenaga Kerja
Pada awal Juli, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan mengumumkan rencana pembaruan Undang-Undang Promosi Pariwisata yang mengatur kasino. Perubahan ini meliputi kewajiban pembaruan lisensi lima tahunan untuk kasino yang melayani orang asing, persetujuan untuk perubahan pemegang saham, serta peningkatan kontribusi terhadap Dana Promosi Pariwisata dari 10% menjadi 15% dari total pendapatan tahunan.
Tanggapan dari Sektor Pariwisata
Sepuluh kelompok pariwisata, termasuk Asosiasi Kasino Korea, Asosiasi Pariwisata, Asosiasi Hotel, dan Asosiasi Agen Perjalanan, menganggap usulan ini sebagai regulasi yang memberatkan. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat mengurangi minat investasi di resor terpadu dan layanan pariwisata lainnya, serta membahayakan tenaga kerja di sektor ini. Mereka juga menegaskan bahwa operator kasino telah memberikan kontribusi besar kepada dana pariwisata, meskipun banyak yang mengalami kerugian operasional karena pungutan yang didasarkan pada pendapatan bukan keuntungan.
Mereka memperingatkan bahwa kenaikan batas kontribusi bisa mempercepat kebangkrutan dan melemahkan daya saing Korea Selatan untuk menarik investasi pariwisata dibanding negara seperti Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang.
Kekhawatiran tentang Lisensi
Kelompok pariwisata juga menolak gagasan pembaruan lisensi setiap lima tahun, berargumen bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakpastian dalam industri padat modal. Mereka khawatir bahwa evaluasi lisensi setiap lima tahun bisa membekukan investasi besar yang baru. Mereka menyoroti bahwa lingkungan regulasi saat ini sudah menuntut, terutama karena pasar kasino di Korea Selatan sebagian besar melayani warga asing, kecuali Kangwon Land Inc. Menambah beban dianggap tidak masuk akal.
Pernyataan dari Kementerian
Pada hari yang sama, kementerian merespons kritik tersebut. Mereka mengklaim bahwa peningkatan kontribusi dana pariwisata sejalan dengan praktik internasional, mencontohkan Amerika Serikat, Singapura, Makau, dan Jepang, di mana pajak kasino dikenakan berdasarkan pendapatan perjudian. Mereka percaya bahwa langkah ini akan memperkuat kontribusi kasino terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas serta daya tarik destinasi wisata di Korea Selatan.
Kesimpulan
Perdebatan tentang reformasi regulasi kasino ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam menyeimbangkan antara mendorong investasi dan melindungi ekonomi lokal. Dengan persaingan regional yang semakin sengit, Korea Selatan perlu meninjau kembali pendekatannya untuk memastikan kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata sambil tetap mempertahankan posisi bersaing di pasar internasional.
